TASIK – Upaya pemekaran wilayah Tasikmalaya Selatan
(Tasela) ternyata dilampaui oleh pemekaran wilayah Pangandaran. Wilayah
di bagian Selatan Kabupaten Ciamis ini nyaris dipastikan menjadi daerah
otonom baru (DOB), tinggal menunggu RUU DOB disahkan menjadi
undang-undang sekitar bulan Juli nanti. Di bulan yang sama, Tasela baru
akan melakukan tahapan feasibility studies (study kelayakan).
Hal ini diakui Ketua Presidium Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan atau lebih dikenal dengan Presidium Pemekaran Tasela, Subarna SE MSi kepada Radar, belum lama ini. Diakuinya, wacana pemekaran Tasela sebetulnya lebih dahulu bergulir ketimbang daerah-daerah lain di Jawa Barat bagian Selatan. Namun faktanya, Tasela kini disalip daerah lain, terutama Pangandaran.
”Pertama karena (belum dilakukan, red) feasibility studies (FS), itu yang menjadi hambatan. Secara politis kita memang sudah disetujui oleh DPRD. Tetapi secara normatif aturan perundang-undangan yaitu feasibility studies tentang kelayakan pemekaran, ini yang belum dilakukan. (Rencananya, red) Tasela tahun ini akan melakukan feasibilty studies, dan itu sudah dianggarkan,” jelasnya.
Alasan kedua terang Subarna, pemekaran Tasela terkesan kurang mendapat dukungan dari elit. ”Kendati demikian, kita lihat saja nanti setelah FS. Ini perlu kebijakan-kebijakan yang berpihak. Artinya hasilnya harus bagus, dan Tasela bisa layak untuk dimekarkan, kan begitu,” paparnya.
Dengan FS kata dia, akan bisa dilihat apakah wilayah ini layak atau tidak untuk dimekarkan. Sedangkan, FS meninjau beberapa variabel seperti kandungan sumber daya alam, sumber daya daerah, sumber daya manusia, sumber PAD, infrastruktur pendukung, dan sebagainya. ”Kita (Tasela, red) memang punya sumber PAD yang cukup membanggakan. Tetapi kan itu belum dihitung berapa-berapanya. Nah FS itulah yang akan menentukan,” kata dia.
FS ini jelasnya, akan dilakukan sekitar bulan Juli atau Agustus 2012 dengan anggaran sekitar 350 juta. Perisetnya adalah akademisi dari Universitas Pandjadjaran (Unpad) Bandung. ”Kalau angka resminya (anggaran FS, red) saya lupa lagi, tapi memang sudah dianggarkan,” katanya lagi. Dia meyakini, pihak Unpad akan melakukan riset FS dengan fair. Karenanya dia menyerahkan sepenuhnya soal FS itu, termasuk wilayah mana yang nantinya akan dijadikan ibukota Tasela. Tentunya soal ibukota itu akan dilihat dari berbagai asepek. Baik soal jarak antar daerah ke wilayah ibukota Tasela, sarana penunjangnya, dan sebagainya.
Dia juga meminta, agar semua pihak, khususnya eksekutif membuktikan dukungan terhadap pemekaran Tasela. ”Jangan hanya di bibir saja. Okelah sekarang juga dianggarkan (dana FS, red). Tetapi dukungan terhadap pemekaran harus lebih nyata lagi,” pintanya.
Dihubungi terpisah, Kades/Kecamatan Karangnunggal Drs Tatang Bachtiar menyatakan, seharusnya pemekaran Tasela didukung semua pihak. ”Jangan sampai ada ketakutan kalau Tasela lepas, maka sumber PAD akan hilang. Saya yakin para pejabat Pemkab malah diuntungkan, karena kalau nanti jadi mekar, paling tidak akan banyak posisi jabatan baru, butuh pejabat baru, butuh kadis baru, dan sebagainya. Ini tentu bagus untuk pengembangan karir PNS di Kabupaten Tasikmalaya,” ungkapnya. (uym)
Sumber:http://www.radartasikmalaya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22140:presidium-tasela-mengaku-disalip-pangandaran&catid=30:the-community
0 komentar:
Posting Komentar